Tag: Berita Nasional

  • Jokowi Pamerkan Ijazah dari SD hingga S1 di Sidang PN Jaktim, Sempat Berbeda Arahan dengan Hakim

    Jokowi Pamerkan Ijazah dari SD hingga S1 di Sidang PN Jaktim, Sempat Berbeda Arahan dengan Hakim

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan dokumen ijazah pendidikannya kepada pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Momen tersebut terjadi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    Sebelum memperlihatkan dokumen kepada publik, Jokowi sempat meminta izin kepada majelis hakim. Ia menyampaikan keinginannya untuk menunjukkan ijazah dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.

    Namun, jalannya persidangan sempat diwarnai perbedaan arahan. Hakim Ketua Christina Endarwati awalnya meminta Jokowi memperlihatkan dokumen hanya kepada majelis hakim dan para terdakwa. Hakim juga mengingatkan bahwa penunjukan kepada pengunjung dapat dilakukan setelah persidangan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

    Jokowi kemudian kembali menyampaikan bahwa dirinya telah berjanji akan memperlihatkan seluruh dokumen pendidikan tersebut secara langsung. Dalam kesempatan itu, ia sempat mengangkat ijazah sarjana dan memperlihatkannya ke arah pengunjung sidang serta awak media. Ia selanjutnya menunjukkan dokumen dari jenjang pendidikan lainnya.

    Aksi tersebut memicu reaksi dari sejumlah orang di ruang sidang. Terdengar suara riuh dan tepuk tangan dari pengunjung, sehingga hakim kembali meminta agar suasana tetap kondusif. Petugas keamanan juga diperintahkan mengeluarkan pengunjung yang membuat keributan.

    Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Jokowi menjelaskan perjalanan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut mulai mengikuti perkuliahan pada semester pertama tahun 1980 dan menjalani Kuliah Kerja Nyata di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    Jokowi juga menerangkan bahwa dirinya menyelesaikan skripsi dan mengikuti ujian dengan hasil nilai A. Ia menyebut ijazah sarjananya kemudian digunakan untuk melamar pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh sekitar 1985 atau 1986.

    Dokumen pendidikan tersebut, menurut Jokowi, juga pernah diserahkan saat dirinya mendaftarkan diri dalam sejumlah kontestasi politik. Di antaranya pemilihan Wali Kota Solo pada 2005 dan 2010, pemilihan Gubernur Jakarta pada 2012, serta pemilihan presiden pada 2014 dan 2019.

    Ia turut menyampaikan bahwa tudingan yang beredar telah memberikan dampak terhadap dirinya secara pribadi. Saat ditanya jaksa mengenai kerugian yang dialami, Jokowi mengaku merasa dihina dan direndahkan, serta menilai nama baiknya telah tercemar.

    Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, sebelumnya menyampaikan bahwa kliennya ingin memperlihatkan dokumen pendidikan dari seluruh jenjang agar polemik yang selama ini berkembang tidak terus berlanjut. Menurutnya, persidangan yang terbuka untuk umum menjadi kesempatan bagi masyarakat dan media untuk menyaksikan dokumen tersebut.

    Di sisi lain, pihak Roy Suryo juga sebelumnya meminta Jokowi membawa ijazah asli dan memberikan penjelasan langsung di persidangan. Mereka berharap keterangan saksi dapat membantu memperjelas persoalan yang menjadi pokok perkara.

    Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi mengenai keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Jaksa mendakwa Roy Suryo dengan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Sidang pada Kamis tersebut juga menarik perhatian masyarakat di luar gedung pengadilan. Sejumlah pendukung Jokowi hadir membawa poster dan spanduk berisi dukungan. Aparat membatasi akses masuk karena kapasitas ruang sidang terbatas.

    Untuk mengamankan jalannya persidangan, sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan. Jumlah tersebut terdiri dari 1.200 personel TNI dan 5.570 anggota Polri, menyusul perkiraan kehadiran massa dari kedua pihak.

    Persidangan ini kembali menjadi sorotan karena polemik ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama. Kehadiran Jokowi sebagai saksi sekaligus penunjukan dokumen pendidikannya di ruang sidang menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan untuk menguji tuduhan dan keterangan para pihak.

  • Usai Resmikan SMA Taruna Nusantara di Cimahi, Prabowo Pulang ke Jakarta Naik Whoosh dan Sapa Penumpang di Stasiun Halim

    Usai Resmikan SMA Taruna Nusantara di Cimahi, Prabowo Pulang ke Jakarta Naik Whoosh dan Sapa Penumpang di Stasiun Halim

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) setelah menyelesaikan kunjungan kerja di Jawa Barat, Jumat (30/10/2026). Setibanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Prabowo menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat, mulai dari menyapa hingga melayani ajakan bersalaman dan berfoto bersama.

    Perjalanan tersebut dilakukan setelah Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi yang berlokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Alih-alih menggunakan kendaraan darat untuk kembali ke Ibu Kota, Presiden memilih memanfaatkan layanan kereta cepat Whoosh.

    Kehadiran Prabowo di Stasiun Halim menarik perhatian sejumlah warga dan penumpang yang sedang berada di lokasi. Beberapa di antaranya terlihat menghampiri Presiden untuk menyampaikan salam, memberikan doa, serta mengabadikan momen melalui foto bersama.

    Di tengah interaksi tersebut, Prabowo sempat berbincang singkat dengan seorang warga mengenai pengalaman menggunakan kereta cepat. Ia menanyakan tujuan perjalanan warga tersebut sebelum menanggapi pengalaman perjalanan dari Bandung.

    “Ini mau ke mana?” tanya Prabowo.

    “Baru pulang dari Bandung,” jawab warga.

    Presiden kemudian menanyakan kesan warga terhadap perjalanan menggunakan Whoosh. “Enak ya, cepat ya?” ucapnya, yang dijawab singkat oleh warga, “Iya, Pak.”

    Suasana semakin ramai ketika sejumlah masyarakat menyampaikan harapan dan dukungan kepada Kepala Negara. Salah seorang warga mendoakan agar Prabowo selalu diberikan kesehatan.

    “Pak Presiden, sehat-sehat selalu, Pak,” ujar warga tersebut.

    Warga lainnya turut menyampaikan seruan, “Pak Presiden, berdaulat, Pak Presiden, berdaulat!” Mendengar sapaan itu, Prabowo merespons dengan mengucapkan terima kasih.

    Momen tersebut menjadi bagian dari perjalanan kepulangan Presiden setelah menjalankan agenda di Jawa Barat. Interaksi singkat di stasiun memperlihatkan kesempatan masyarakat untuk bertemu langsung dengan Kepala Negara di tengah aktivitas transportasi publik.

    Sebelumnya, kunjungan kerja Prabowo di Cimahi berfokus pada peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Setelah agenda tersebut selesai, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Jakarta menggunakan Whoosh dan tiba di Stasiun Halim pada Jumat malam.

  • SBY Seloroh Batuk Prabowo Bisa Guncang Rupiah dan Saham, Tutup dengan Doa untuk Presiden

    SBY Seloroh Batuk Prabowo Bisa Guncang Rupiah dan Saham, Tutup dengan Doa untuk Presiden

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan candaan mengenai Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-68, Rabu (14/10/2026).

    Candaan itu muncul ketika SBY membuka orasinya dengan meminta maaf karena sedang mengalami batuk. Ia menegaskan bahwa kondisinya bukan disebabkan oleh influenza A dan menyebut dirinya tetap aman untuk melanjutkan penyampaian materi.

    SBY juga menceritakan bahwa batuk terkadang mengganggu aktivitasnya, termasuk ketika sedang melukis. Namun, suasana menjadi lebih cair ketika ia mengaitkan kondisi tersebut dengan Presiden Prabowo dan situasi ekonomi nasional.

    Dengan nada berseloroh, SBY mengingatkan bahwa batuk seorang presiden bisa menimbulkan reaksi berbeda di pasar keuangan. Ia menyebut batuk Prabowo yang keras berpotensi membuat nilai tukar rupiah dan harga saham jatuh.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai humor di tengah orasi, bukan sebagai penilaian resmi mengenai kondisi pasar keuangan. Kelakar itu sekaligus menyinggung besarnya perhatian publik terhadap Presiden serta kemungkinan respons pasar terhadap berbagai sentimen politik dan ekonomi.

    Di akhir pernyataannya, SBY menyampaikan harapan agar Prabowo senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dengan baik. Ia mengajak masyarakat mendoakan Presiden agar mampu memimpin Indonesia secara optimal.

    Momen tersebut menjadi selingan ringan dalam agenda akademik FISIP Unpad, dengan SBY memadukan pengalaman pribadinya dan humor mengenai hubungan antara kepemimpinan nasional serta kepekaan pasar keuangan.

  • Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo: Masuk Pemerintahan, Sikap Tetap Kritis

    Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo: Masuk Pemerintahan, Sikap Tetap Kritis

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Rocky menjadi salah satu dari 26 tokoh dan pejabat yang ditunjuk sebagai Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden.

    Dalam susunan Wantimpres era Prabowo, Pratikno dipercaya sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Selain melantik Wantimpres, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI.

    Usai pelantikan, Rocky menegaskan bahwa bergabungnya dirinya ke dalam pemerintahan tidak membuat sikap dan pandangannya berubah. Ia menyebut posisinya kini hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan.

    “Cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” ujar Rocky.

    Rocky juga menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden, terutama dalam melihat dampak dan arah kebijakan. Menurutnya, peran tersebut bersifat etis, bukan teknis dalam menjalankan pemerintahan.

    Ia menekankan bahwa Wantimpres harus bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar melakukan kritik. Sementara keputusan akhir atas suatu kebijakan tetap berada di tangan Presiden.

    “Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik,” kata Rocky.

    Dengan masuknya Rocky ke dalam Wantimpres, ia menyatakan bahwa keberadaannya di pemerintahan tidak berarti mengubah prinsip yang selama ini ia pegang. “Tetap radikal,” tegasnya.