JAKARTA, OBSERFACT.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah mengunjungi sejumlah korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya pada Senin (28/9), Gibran meminta maaf kepada korban dan memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah hingga pasien dinyatakan pulih.
Gibran juga menekankan bahwa keselamatan penerima MBG harus menjadi prioritas. Ia meminta fasilitas kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada pasien yang masih mengalami keluhan, termasuk mereka yang telah diperbolehkan pulang.
Namun, pernyataan Gibran kepada salah satu korban kemudian memunculkan perhatian lain. Ia meminta siswa untuk sementara membawa bekal dari rumah dan mengatakan, “MBG jangan dimakan.” Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan oleh peneliti SMRC Saidiman Ahmad sebagai indikasi adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan program MBG di lingkungan elite pemerintahan.
Menurut Saidiman, Gibran dinilai memiliki pandangan agar program lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah serta melibatkan dapur warga di sekitar sekolah. Pandangan tersebut disebut berbeda dengan pola pelaksanaan MBG yang berjalan saat ini.
Perbedaan pendekatan tersebut kemudian menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai implementasi MBG dan dinamika politik di pemerintahan. Saidiman menilai sejumlah pernyataan elite terkait MBG dan isu demokrasi perlu dibaca sebagai perkembangan politik yang saling berkaitan.

