cms.obserfact.id

Tag: Prabowo Subianto

  • Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Disebut Mengarah ke Makar, Tiga Jenderal Jadi Tersangka dan Listyo Sigit Dicopot dari KSP

    Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Disebut Mengarah ke Makar, Tiga Jenderal Jadi Tersangka dan Listyo Sigit Dicopot dari KSP

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya itu kini memasuki proses hukum, bahkan disebut berpotensi mengarah pada tindakan makar.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merasa prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap komunikasi kepala negara dan sejumlah pejabat maupun tokoh lainnya.

    Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/11/2026), Prasetyo menilai perkara tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Menurutnya, tindakan itu berpotensi membahayakan kepentingan dan keselamatan negara, termasuk keamanan pimpinan pemerintahan.

    Prasetyo juga menyebut pemerintah telah memperoleh perkembangan mengenai sejumlah pihak yang diduga terlibat. Informasi yang menjadi sasaran penyadapan dinilai berpotensi memuat hal-hal sensitif dan berdampak terhadap kedaulatan negara.

    Seiring perkembangan perkara, Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Untuk sementara, Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KSP agar pelaksanaan tugas lembaga tetap berjalan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut dugaan penyadapan tersebut mulai mengarah pada indikasi makar. Ia menjelaskan, dugaan tindakan itu perlu didalami karena berpotensi bertujuan menghambat Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

    Menurut Yusril, penyidik masih menelusuri motif penyadapan serta pihak yang menerima atau menggunakan informasi hasil penyadapan tersebut. Ia juga menyebut terdapat dua alat bukti yang menjadi dasar penanganan perkara, sementara proses penyidikan terus dikembangkan.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Ketiganya disebut berinisial LSP, ASN, dan EH, yang kemudian diketahui sebagai Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Kasus ini bermula dari laporan seorang anggota kepolisian pada 30 Oktober 2026 terkait dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

    Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem lawful interception management system (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan dasar penegakan hukum yang semestinya. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak.

    Nomor yang menjadi sasaran diduga tidak hanya milik Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Di luar proses hukum, perkara ini turut memunculkan perhatian dari organisasi masyarakat sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai dugaan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan apabila terbukti.

    YLBHI meminta pengusutan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap pihak yang memberi perintah, mengendalikan operasi, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa penyadapan terhadap jurnalis dan kelompok masyarakat sipil dapat mengancam kerahasiaan narasumber, kebebasan berpendapat, serta aktivitas pengawasan publik.

    Senada, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh institusi negara. Menurut FITRA, perangkat yang dibiayai negara harus digunakan sesuai hukum dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

    Pemerintah menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan. Sementara itu, penyidik masih mendalami rangkaian dugaan tindak pidana tersebut guna mengungkap motif, alur informasi, dan seluruh pihak yang mungkin terlibat.

    Hingga kini, dugaan makar masih menjadi bagian dari penilaian dan pendalaman pemerintah. Kepastian mengenai peran masing-masing pihak serta konstruksi tindak pidananya tetap bergantung pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berjalan.

  • Mulai 9 November, Bank hingga E-Commerce Diminta Pungut Pajak Transaksi Digital, Hashim Ungkap Target Pemerintah

    Mulai 9 November, Bank hingga E-Commerce Diminta Pungut Pajak Transaksi Digital, Hashim Ungkap Target Pemerintah

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak melalui sistem digital yang menyasar berbagai transaksi di sektor perbankan, teknologi finansial (fintech), hingga perdagangan elektronik atau e-commerce. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada 9 November 2026 dengan melibatkan lembaga keuangan dan platform digital sebagai pihak pemungut pajak.

    Rencana itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

    Hashim menyebut seluruh bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan fintech, serta sejumlah lokapasar seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan diminta ikut memungut sekaligus menyetorkan pajak yang selama ini belum terhimpun.

    Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kebocoran penerimaan negara, khususnya dari aktivitas ekonomi digital yang semakin berkembang. Pemungutan akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) agar proses pengawasan serta penerimaan pajak dapat dilakukan secara elektronik.

    Hashim menegaskan bahwa seluruh pemungutan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap transaksi yang sebelumnya belum terjangkau mekanisme pemungutan pajak dapat terpantau lebih optimal.

    Ia juga menargetkan peningkatan kinerja penerimaan pajak dapat mendorong rasio pajak Indonesia agar lebih mendekati negara lain di kawasan. Hashim menyebut Indonesia diharapkan mampu mencapai tingkat yang setara dengan Kamboja dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang.

    Dalam kesempatan tersebut, Hashim turut menyoroti perhatian sejumlah media internasional dan pengamat terhadap kondisi fiskal Indonesia. Ia menilai persoalan yang perlu dibenahi bukan semata kondisi perekonomian nasional, melainkan efektivitas aparat dalam menjalankan tugas dan mengoptimalkan penerimaan negara.

    Sementara itu, data APBN hingga September 2026 mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target. Pada periode yang sama, belanja negara tercatat Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu anggaran, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Adapun keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp125,5 triliun. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak, termasuk dari aktivitas ekonomi berbasis digital.

    Rencana penerapan kebijakan pada 9 November mendatang kini menjadi perhatian pelaku industri perbankan dan platform digital. Mekanisme teknis, jenis transaksi yang menjadi objek pemungutan, serta penerapannya bagi konsumen dan pelaku usaha akan menjadi hal penting untuk diperjelas sebelum kebijakan tersebut berjalan.

  • Usai Resmikan SMA Taruna Nusantara di Cimahi, Prabowo Pulang ke Jakarta Naik Whoosh dan Sapa Penumpang di Stasiun Halim

    Usai Resmikan SMA Taruna Nusantara di Cimahi, Prabowo Pulang ke Jakarta Naik Whoosh dan Sapa Penumpang di Stasiun Halim

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) setelah menyelesaikan kunjungan kerja di Jawa Barat, Jumat (30/10/2026). Setibanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Prabowo menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat, mulai dari menyapa hingga melayani ajakan bersalaman dan berfoto bersama.

    Perjalanan tersebut dilakukan setelah Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi yang berlokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Alih-alih menggunakan kendaraan darat untuk kembali ke Ibu Kota, Presiden memilih memanfaatkan layanan kereta cepat Whoosh.

    Kehadiran Prabowo di Stasiun Halim menarik perhatian sejumlah warga dan penumpang yang sedang berada di lokasi. Beberapa di antaranya terlihat menghampiri Presiden untuk menyampaikan salam, memberikan doa, serta mengabadikan momen melalui foto bersama.

    Di tengah interaksi tersebut, Prabowo sempat berbincang singkat dengan seorang warga mengenai pengalaman menggunakan kereta cepat. Ia menanyakan tujuan perjalanan warga tersebut sebelum menanggapi pengalaman perjalanan dari Bandung.

    “Ini mau ke mana?” tanya Prabowo.

    “Baru pulang dari Bandung,” jawab warga.

    Presiden kemudian menanyakan kesan warga terhadap perjalanan menggunakan Whoosh. “Enak ya, cepat ya?” ucapnya, yang dijawab singkat oleh warga, “Iya, Pak.”

    Suasana semakin ramai ketika sejumlah masyarakat menyampaikan harapan dan dukungan kepada Kepala Negara. Salah seorang warga mendoakan agar Prabowo selalu diberikan kesehatan.

    “Pak Presiden, sehat-sehat selalu, Pak,” ujar warga tersebut.

    Warga lainnya turut menyampaikan seruan, “Pak Presiden, berdaulat, Pak Presiden, berdaulat!” Mendengar sapaan itu, Prabowo merespons dengan mengucapkan terima kasih.

    Momen tersebut menjadi bagian dari perjalanan kepulangan Presiden setelah menjalankan agenda di Jawa Barat. Interaksi singkat di stasiun memperlihatkan kesempatan masyarakat untuk bertemu langsung dengan Kepala Negara di tengah aktivitas transportasi publik.

    Sebelumnya, kunjungan kerja Prabowo di Cimahi berfokus pada peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Setelah agenda tersebut selesai, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Jakarta menggunakan Whoosh dan tiba di Stasiun Halim pada Jumat malam.

  • Hashim Ungkap Rencana Prabowo Bagikan HP Gratis, Rekening Digital Disiapkan untuk 30% Warga yang Belum Punya Rekening

    Hashim Ungkap Rencana Prabowo Bagikan HP Gratis, Rekening Digital Disiapkan untuk 30% Warga yang Belum Punya Rekening

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Pemerintah berencana membagikan telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Rencana tersebut diungkapkan Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

    Hashim, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran bantuan pemerintah secara digital. Melalui sistem tersebut, dana bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening digital penerima melalui Kementerian Keuangan, sehingga penyalurannya ke depan tidak lagi dilakukan secara tunai.

    Pemerintah menargetkan program rekening gratis ini dapat menjangkau sekitar 30% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Dua bank yang disebut mendapat tugas memfasilitasi pembukaan rekening tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Menurut Hashim, biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 akan digratiskan. Sementara itu, laporan CNN Indonesia menyebut rekening digital tersebut direncanakan memiliki saldo awal Rp50.000. Program ini menyasar masyarakat yang belum memiliki rekening, dengan ketentuan usia dan administrasi yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

    Rencana program tersebut juga mencakup integrasi dengan proses administrasi kependudukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa mekanisme rekening gratis masih dibahas pada 2026 dan diproyeksikan mulai berjalan pada awal 2027. Rekening tersebut direncanakan terhubung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), bahkan berpotensi diberikan bersamaan dengan proses pembuatan KTP.

    Meski demikian, program pembagian HP dan rekening digital gratis ini masih berupa rencana pemerintah. Mekanisme pelaksanaan, cakupan penerima, serta teknis penyaluran bantuan melalui rekening digital perlu menunggu penjelasan dan pengumuman resmi lebih lanjut.

  • SBY Seloroh Batuk Prabowo Bisa Guncang Rupiah dan Saham, Tutup dengan Doa untuk Presiden

    SBY Seloroh Batuk Prabowo Bisa Guncang Rupiah dan Saham, Tutup dengan Doa untuk Presiden

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan candaan mengenai Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-68, Rabu (14/10/2026).

    Candaan itu muncul ketika SBY membuka orasinya dengan meminta maaf karena sedang mengalami batuk. Ia menegaskan bahwa kondisinya bukan disebabkan oleh influenza A dan menyebut dirinya tetap aman untuk melanjutkan penyampaian materi.

    SBY juga menceritakan bahwa batuk terkadang mengganggu aktivitasnya, termasuk ketika sedang melukis. Namun, suasana menjadi lebih cair ketika ia mengaitkan kondisi tersebut dengan Presiden Prabowo dan situasi ekonomi nasional.

    Dengan nada berseloroh, SBY mengingatkan bahwa batuk seorang presiden bisa menimbulkan reaksi berbeda di pasar keuangan. Ia menyebut batuk Prabowo yang keras berpotensi membuat nilai tukar rupiah dan harga saham jatuh.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai humor di tengah orasi, bukan sebagai penilaian resmi mengenai kondisi pasar keuangan. Kelakar itu sekaligus menyinggung besarnya perhatian publik terhadap Presiden serta kemungkinan respons pasar terhadap berbagai sentimen politik dan ekonomi.

    Di akhir pernyataannya, SBY menyampaikan harapan agar Prabowo senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dengan baik. Ia mengajak masyarakat mendoakan Presiden agar mampu memimpin Indonesia secara optimal.

    Momen tersebut menjadi selingan ringan dalam agenda akademik FISIP Unpad, dengan SBY memadukan pengalaman pribadinya dan humor mengenai hubungan antara kepemimpinan nasional serta kepekaan pasar keuangan.

  • MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, Istana Pelajari Putusan, Jokowi Tegaskan Sudah Lulus S-1

    MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, Istana Pelajari Putusan, Jokowi Tegaskan Sudah Lulus S-1

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

    Meski demikian, MK menyatakan permohonan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

    Menanggapi putusan tersebut, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari putusan MK secara menyeluruh. Ia menilai pertimbangan hukum atau ratio decidendi dalam putusan perlu dipahami secara detail sebelum pemerintah memberikan tanggapan lebih lanjut. Bambang juga mengaku belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut.

    Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan Gibran telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S-1. Menurut Jokowi, seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S-1 tentunya telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya, termasuk jenjang yang dipersyaratkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

    Jokowi juga menyatakan menghormati putusan MK beserta seluruh pertimbangan hukumnya. Terkait adanya kemungkinan upaya lain terhadap posisi Gibran sebagai wapres, Jokowi meminta seluruh pihak mengikuti mekanisme demokrasi dan aturan konstitusi yang berlaku.

  • Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo: Masuk Pemerintahan, Sikap Tetap Kritis

    Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo: Masuk Pemerintahan, Sikap Tetap Kritis

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Rocky menjadi salah satu dari 26 tokoh dan pejabat yang ditunjuk sebagai Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden.

    Dalam susunan Wantimpres era Prabowo, Pratikno dipercaya sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Selain melantik Wantimpres, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI.

    Usai pelantikan, Rocky menegaskan bahwa bergabungnya dirinya ke dalam pemerintahan tidak membuat sikap dan pandangannya berubah. Ia menyebut posisinya kini hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan.

    “Cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” ujar Rocky.

    Rocky juga menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden, terutama dalam melihat dampak dan arah kebijakan. Menurutnya, peran tersebut bersifat etis, bukan teknis dalam menjalankan pemerintahan.

    Ia menekankan bahwa Wantimpres harus bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar melakukan kritik. Sementara keputusan akhir atas suatu kebijakan tetap berada di tangan Presiden.

    “Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik,” kata Rocky.

    Dengan masuknya Rocky ke dalam Wantimpres, ia menyatakan bahwa keberadaannya di pemerintahan tidak berarti mengubah prinsip yang selama ini ia pegang. “Tetap radikal,” tegasnya.

  • Bahlil Resmi Rangkap Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM, Dasar Hukumnya Jadi Sorotan

    Bahlil Resmi Rangkap Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM, Dasar Hukumnya Jadi Sorotan

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut membuat Bahlil kini memegang dua jabatan sekaligus, yakni Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Sebelum pelantikan, Bahlil telah mengonfirmasi bahwa dirinya mendapat penugasan untuk merangkap kedua jabatan tersebut. Ia mengatakan penugasan itu disampaikan melalui Sekretaris Kabinet dan akan dijalankan sebagai amanah dari Presiden Prabowo.

    “Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM, kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/10/2026).

    Pelantikan Bahlil menjadi bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo. Sejumlah pejabat lainnya juga hadir di Istana menjelang agenda pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Dalam reshuffle tersebut, Komjen Suyudi Ario Seto juga akan dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Di sisi lain, keputusan Bahlil memegang dua posisi menteri sekaligus turut menjadi perhatian dari sisi regulasi. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang telah diubah melalui UU Nomor 61 Tahun 2024, mengatur larangan menteri merangkap jabatan tertentu, termasuk sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD.

    Karena itu, dasar hukum mengenai penugasan Bahlil untuk menduduki dua posisi menteri menjadi salah satu hal yang disorot. Hingga pelantikan berlangsung, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai konstruksi hukum yang menjadi dasar penugasan tersebut.

    Sementara itu, Bahlil belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai pembagian tugas dalam posisi barunya. Ia menyatakan akan memberikan keterangan setelah resmi dilantik.

  • Mendadak! Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Suyudi Ario Seto Resmi Naik

    Mendadak! Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Suyudi Ario Seto Resmi Naik

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi bergulir pada Kamis (1/10). DPR RI menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri sekaligus menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya.

    Keputusan tersebut diambil setelah Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri. Proses tersebut berlangsung sekitar 30 menit dan disetujui secara aklamasi oleh anggota Komisi III yang hadir.

    Suyudi Disetujui DPR

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengirimkan Surat Presiden kepada DPR terkait usulan pemberhentian Listyo Sigit dan pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

    Setelah menerima surat tersebut, DPR melalui Komisi III langsung melakukan fit and proper test terhadap Suyudi. Dalam pemaparannya, Suyudi menyampaikan bahwa semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.

    Ia juga menyoroti perlunya transformasi di tubuh Polri, termasuk perubahan pada aspek kultural serta penguatan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.

    Hasil uji kelayakan kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Persetujuan diberikan dan ditandai dengan ketukan palu.

    Suyudi Dilantik, Listyo Sigit Digantikan

    Setelah memperoleh persetujuan DPR, Komjen Suyudi Ario Seto dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis siang.

    Suyudi menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin Polri sejak 27 Januari 2021. Pergantian tersebut mengakhiri masa kepemimpinan Listyo Sigit yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 2029.

    Sebelum resmi digantikan, Listyo Sigit masih terlihat mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis pagi.

    Usai pemberhentiannya sebagai Kapolri, Listyo Sigit menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk menggantikan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

    Rekam Jejak Suyudi Ario Seto

    Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Sepanjang kariernya, ia memiliki pengalaman di bidang reserse dan sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri.

    Ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, hingga memimpin sejumlah kepolisian resor, termasuk Polres Majalengka, Polres Bogor, dan Polres Metro Jakarta Pusat.

    Kariernya kemudian berlanjut di tingkat kepolisian daerah. Pada 2023, Suyudi menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya dan setahun kemudian dipercaya menjadi Kapolda Banten.

    Sebelum diajukan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Pergantian ini menandai perubahan kepemimpinan di tubuh Polri, dengan Suyudi Ario Seto kini memegang tanggung jawab sebagai Kapolri setelah melalui proses pengusulan Presiden dan persetujuan DPR RI.

  • Gibran Datangi Korban MBG di Batang, Satu Ucapannya Justru Jadi Sorotan Politik

    Gibran Datangi Korban MBG di Batang, Satu Ucapannya Justru Jadi Sorotan Politik

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah mengunjungi sejumlah korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya pada Senin (28/9), Gibran meminta maaf kepada korban dan memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah hingga pasien dinyatakan pulih.

    Gibran juga menekankan bahwa keselamatan penerima MBG harus menjadi prioritas. Ia meminta fasilitas kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada pasien yang masih mengalami keluhan, termasuk mereka yang telah diperbolehkan pulang.

    Namun, pernyataan Gibran kepada salah satu korban kemudian memunculkan perhatian lain. Ia meminta siswa untuk sementara membawa bekal dari rumah dan mengatakan, “MBG jangan dimakan.” Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan oleh peneliti SMRC Saidiman Ahmad sebagai indikasi adanya perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan program MBG di lingkungan elite pemerintahan.

    Menurut Saidiman, Gibran dinilai memiliki pandangan agar program lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah serta melibatkan dapur warga di sekitar sekolah. Pandangan tersebut disebut berbeda dengan pola pelaksanaan MBG yang berjalan saat ini.

    Perbedaan pendekatan tersebut kemudian menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai implementasi MBG dan dinamika politik di pemerintahan. Saidiman menilai sejumlah pernyataan elite terkait MBG dan isu demokrasi perlu dibaca sebagai perkembangan politik yang saling berkaitan.