Tag: Tritura

  • Disoraki Mahasiswa Trisakti, Stafsus Setneg Janji Usulkan Penggantian Menhut dan Wamenhut

    Disoraki Mahasiswa Trisakti, Stafsus Setneg Janji Usulkan Penggantian Menhut dan Wamenhut

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Binbin Firman Tresnadi, mendapat sorakan hingga kritik langsung dari mahasiswa Universitas Trisakti saat menemui massa aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Kedatangannya menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk kembali mendesak pemerintah menindaklanjuti berbagai persoalan, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Binbin lebih dulu berdialog dengan sejumlah perwakilan mahasiswa selama sekitar 30 menit. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan yang tergabung dalam Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), termasuk persoalan lingkungan, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan.

    Salah satu isu yang mendapat perhatian utama adalah karhutla di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan hingga Papua. Mahasiswa menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

    Perwakilan mahasiswa asal Kalimantan menyampaikan bahwa warga terdampak asap masih harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengobatan, meskipun kondisi lingkungan turut menghambat aktivitas dan pekerjaan mereka. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah memberikan akses layanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak.

    Selain persoalan kesehatan, massa aksi mendesak evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Mahasiswa bahkan meminta agar kedua pejabat tersebut diganti karena dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan karhutla.

    Situasi memanas ketika Binbin menyampaikan hasil pertemuan dari atas mobil komando. Kehadirannya justru disambut sorakan dari mahasiswa. Sejumlah peserta aksi bahkan naik ke mobil komando untuk menyampaikan protes secara langsung.

    Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Deni Wibowo, turut mempertanyakan komitmen Binbin. Ia mengingatkan bahwa sekitar dua pekan sebelumnya, Binbin disebut pernah berjanji akan mengundurkan diri apabila persoalan karhutla tidak selesai dalam tiga hari. Namun, hingga aksi berlangsung, Binbin masih menduduki jabatannya.

    Menanggapi desakan tersebut, Binbin menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait. Ia juga menjanjikan masyarakat yang terdampak karhutla dapat memperoleh akses rumah sakit dan pengobatan tanpa biaya.

    Tak hanya itu, Binbin berkomitmen menyampaikan rekomendasi evaluasi terhadap Satgas PKH, termasuk usulan pergantian Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri Kehutanan kepada pemerintah.

    Adapun Tritura yang dibawa mahasiswa Trisakti mencakup tiga agenda besar. Pertama, pemulihan menyeluruh di bidang ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik. Ketiga, penegakan supremasi sipil.

    Aksi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa agar pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

  • Demo Meluas di Jakarta, 61 Titik Aksi Tercatat: Mahasiswa Trisakti Bawa Tritura ke Istana Negara

    Demo Meluas di Jakarta, 61 Titik Aksi Tercatat: Mahasiswa Trisakti Bawa Tritura ke Istana Negara

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Gelombang demonstrasi kembali berlangsung di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Polda Metro Jaya mencatat terdapat 61 titik penyampaian pendapat di wilayah ibu kota, dengan berbagai kelompok masyarakat menyuarakan aspirasi. Salah satu aksi yang menjadi sorotan adalah rencana demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti di depan Istana Negara dengan membawa Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

    Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebelum bergerak menuju Istana Negara, peserta aksi dijadwalkan berkumpul di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, mulai pukul 10.00 WIB.

    Dalam seruan aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi ekonomi dan lingkungan hingga praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mereka menilai kritik masyarakat perlu mendapat ruang dan kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab.

    Adapun tiga tuntutan yang dibawa mahasiswa Trisakti meliputi:

    1. Pemulihan nasional, mencakup bidang ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan.
    2. Pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik.
    3. Penegakan supremasi sipil.

    Selain mahasiswa Trisakti, sejumlah kelompok masyarakat lain juga tercatat menyampaikan aspirasi di berbagai kawasan Jakarta. Berdasarkan laporan yang mengutip data kepolisian, aksi berlangsung di sejumlah titik, termasuk Taman Pandang Istana, Gedung DPR/MPR RI, kantor DPRD DKI Jakarta, Kementerian UMKM, Tugu Tani, dan Silang Selatan Monas.

    Di kawasan Taman Pandang Istana, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar Aksi Kamisan. Sementara itu, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia tercatat melakukan aksi di sekitar Gedung DPR/MPR RI dengan jumlah peserta sekitar 20 orang. Kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dengan perkiraan peserta sekitar 100 orang.

    Aksi lainnya melibatkan Gerakan Ojol Indonesia Bersatu di kawasan Kementerian UMKM, BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di sekitar Tugu Tani dengan sekitar 50 peserta, serta BEM SI se-Jabodetabek dan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia di kawasan Silang Selatan Monas.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan bersama unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mahasiswa, aksi penyampaian pendapat pada hari tersebut juga melibatkan pekerja, organisasi perempuan, pengemudi ojek online, dan kelompok masyarakat lainnya.

    Banyaknya titik aksi di sekitar pusat pemerintahan dan jalan utama berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas. Namun, penutupan jalan maupun pengalihan arus tidak otomatis berlaku di seluruh lokasi karena kebijakan rekayasa lalu lintas dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan.

    Polda Metro Jaya mencatat 61 titik penyampaian pendapat serta 17 kegiatan masyarakat lainnya pada 29 Oktober 2026. Meski demikian, daftar lokasi yang telah diberitakan belum mencakup seluruh titik tersebut. Masyarakat yang hendak beraktivitas di Jakarta diimbau memantau informasi lalu lintas dan pengamanan melalui kanal resmi kepolisian serta pemerintah daerah.