cms.obserfact.id

Penulis: Nayla Aviwkila

  • Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan, Warganet Usul Patungan Rp10 Ribu untuk Kampanye Krisis Iklim di Times Square

    Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan, Warganet Usul Patungan Rp10 Ribu untuk Kampanye Krisis Iklim di Times Square

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Aksi Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), berlanjut menjadi perbincangan di media sosial. Setelah enam aktivis yang terlibat dipulangkan dari Polda Metro Jaya, warganet mengusulkan penggalangan dana untuk menyuarakan pesan serupa melalui videotron di Times Square, New York, Amerika Serikat.

    Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Daniel Winarta, mengatakan enam aktivis tersebut telah dipulangkan sekitar pukul 20.30 WIB. Menurutnya, mereka hanya menjalani pendataan yang mencakup identitas dan kronologi kejadian, tanpa dimintai keterangan lebih lanjut.

    Sebelum dipulangkan, keenam aktivis sempat dievakuasi ke fasilitas kesehatan Biddokkes Polda Metro Jaya setelah mengeluhkan kondisi lemas dan pusing. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pemeriksaan medis sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan mereka.

    Aksi Greenpeace tersebut dilakukan dengan membentangkan spanduk dan poster di Monumen Selamat Datang. Pesan yang disampaikan menyoroti krisis iklim dan biaya hidup, sekaligus mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. Spanduk kemudian diturunkan sekitar pukul 08.10 WIB, dan petugas meminta para aktivis turun dari patung.

    Di tengah perhatian publik terhadap aksi tersebut, muncul gagasan dari pengguna Threads untuk mengumpulkan donasi sebesar Rp10.000 per orang guna memasang pesan kampanye melalui videotron di Times Square. Usulan itu ramai mendapat tanggapan positif dan disebut telah memperoleh hampir 30.000 tanda suka, berdasarkan laporan Beritasatu.com pada Rabu (21/10/2026).

    Times Square dipilih karena dikenal sebagai salah satu kawasan publik paling ikonik dan ramai di dunia. Para pendukung gagasan tersebut berharap kampanye di lokasi itu dapat memperluas perhatian internasional terhadap berbagai persoalan di Indonesia, terutama kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampaknya bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.

    Sejumlah warganet juga menyarankan agar materi kampanye menggunakan bahasa Inggris agar mudah dipahami audiens internasional. Mereka mengusulkan pesan yang berfokus pada kondisi lingkungan, dampak polusi terhadap kesehatan, serta masa depan anak-anak dan generasi mendatang. Sebagian pengguna menekankan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut melalui fakta dan dampak sosial, bukan menjadikannya sekadar kampanye politik.

    Hingga berita ini disusun, gagasan patungan untuk memasang videotron di Times Square masih berupa usulan yang ramai dibicarakan di media sosial. Belum ada kepastian mengenai realisasi penggalangan dana maupun pemasangan materi kampanye tersebut.

  • Hashim Ungkap Rencana Prabowo Bagikan HP Gratis, Rekening Digital Disiapkan untuk 30% Warga yang Belum Punya Rekening

    Hashim Ungkap Rencana Prabowo Bagikan HP Gratis, Rekening Digital Disiapkan untuk 30% Warga yang Belum Punya Rekening

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Pemerintah berencana membagikan telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Rencana tersebut diungkapkan Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

    Hashim, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran bantuan pemerintah secara digital. Melalui sistem tersebut, dana bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening digital penerima melalui Kementerian Keuangan, sehingga penyalurannya ke depan tidak lagi dilakukan secara tunai.

    Pemerintah menargetkan program rekening gratis ini dapat menjangkau sekitar 30% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Dua bank yang disebut mendapat tugas memfasilitasi pembukaan rekening tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Menurut Hashim, biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 akan digratiskan. Sementara itu, laporan CNN Indonesia menyebut rekening digital tersebut direncanakan memiliki saldo awal Rp50.000. Program ini menyasar masyarakat yang belum memiliki rekening, dengan ketentuan usia dan administrasi yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

    Rencana program tersebut juga mencakup integrasi dengan proses administrasi kependudukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa mekanisme rekening gratis masih dibahas pada 2026 dan diproyeksikan mulai berjalan pada awal 2027. Rekening tersebut direncanakan terhubung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), bahkan berpotensi diberikan bersamaan dengan proses pembuatan KTP.

    Meski demikian, program pembagian HP dan rekening digital gratis ini masih berupa rencana pemerintah. Mekanisme pelaksanaan, cakupan penerima, serta teknis penyaluran bantuan melalui rekening digital perlu menunggu penjelasan dan pengumuman resmi lebih lanjut.

  • SBY Seloroh Batuk Prabowo Bisa Guncang Rupiah dan Saham, Tutup dengan Doa untuk Presiden

    SBY Seloroh Batuk Prabowo Bisa Guncang Rupiah dan Saham, Tutup dengan Doa untuk Presiden

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan candaan mengenai Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-68, Rabu (14/10/2026).

    Candaan itu muncul ketika SBY membuka orasinya dengan meminta maaf karena sedang mengalami batuk. Ia menegaskan bahwa kondisinya bukan disebabkan oleh influenza A dan menyebut dirinya tetap aman untuk melanjutkan penyampaian materi.

    SBY juga menceritakan bahwa batuk terkadang mengganggu aktivitasnya, termasuk ketika sedang melukis. Namun, suasana menjadi lebih cair ketika ia mengaitkan kondisi tersebut dengan Presiden Prabowo dan situasi ekonomi nasional.

    Dengan nada berseloroh, SBY mengingatkan bahwa batuk seorang presiden bisa menimbulkan reaksi berbeda di pasar keuangan. Ia menyebut batuk Prabowo yang keras berpotensi membuat nilai tukar rupiah dan harga saham jatuh.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai humor di tengah orasi, bukan sebagai penilaian resmi mengenai kondisi pasar keuangan. Kelakar itu sekaligus menyinggung besarnya perhatian publik terhadap Presiden serta kemungkinan respons pasar terhadap berbagai sentimen politik dan ekonomi.

    Di akhir pernyataannya, SBY menyampaikan harapan agar Prabowo senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dengan baik. Ia mengajak masyarakat mendoakan Presiden agar mampu memimpin Indonesia secara optimal.

    Momen tersebut menjadi selingan ringan dalam agenda akademik FISIP Unpad, dengan SBY memadukan pengalaman pribadinya dan humor mengenai hubungan antara kepemimpinan nasional serta kepekaan pasar keuangan.

  • Kelangkaan BBM Picu Antrean hingga 1 Kilometer di Bali, Pertamina Tambah Pasokan dan Siapkan 92 SPBU Buka 24 Jam

    Kelangkaan BBM Picu Antrean hingga 1 Kilometer di Bali, Pertamina Tambah Pasokan dan Siapkan 92 SPBU Buka 24 Jam

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali memicu antrean kendaraan hingga sekitar 1 kilometer dan mengganggu aktivitas masyarakat. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bensin, bahkan seorang perempuan dilaporkan pingsan setelah mengantre di sebuah SPBU di Kabupaten Badung pada Selasa (13/10/2026).

    Antrean panjang terjadi di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Situasi tersebut tidak hanya menyulitkan pengendara, tetapi juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu mata pencaharian warga yang bergantung pada kendaraan.

    Di Denpasar, seorang warga bernama Aries mengaku telah berkeliling selama sekitar satu jam dan mendatangi empat SPBU sebelum mencoba membeli bensin di pengecer. Namun, setelah mengantre sekitar 20 menit, ia tetap tidak mendapatkan BBM karena stok telah habis. Pemilik Pertamini di Jalan Pulau Tarakan, Akmal Yadi, juga menyebut persediaan 90 liter bensin yang diterimanya habis dalam waktu kurang dari dua jam.

    Kondisi serupa terjadi di Klungkung, ketika warga beralih mencari Pertamax setelah stok Pertalite kosong. Sementara itu, antrean di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja, Buleleng, membuat pengendara harus mendatangi beberapa lokasi untuk memperoleh bahan bakar.

    Di Kabupaten Badung, antrean di SPBU Dalung-Abianbase menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Buduk hingga sekitar 1 kilometer. Adapun di Denpasar, antrean di simpang Jalan HOS Cokroaminoto-Gatot Subroto mencapai sekitar 500 meter. Di kawasan Kintamani, Bangli, antrean di SPBU Jalan Raya Penelokan mencapai sekitar 200 meter dan turut menyulitkan sopir jeep wisata yang melayani perjalanan menuju kawasan Gunung Batur.

    Dampak kelangkaan juga dirasakan pengemudi ojek online. Seorang pengemudi bernama Dodik terpaksa menonaktifkan aplikasi setelah mendatangi empat SPBU dan menghabiskan waktu untuk mencari bensin. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menerima pesanan pun terbuang akibat antrean.

    Selain mengganggu aktivitas ekonomi, antrean panjang juga memicu insiden kesehatan. Seorang perempuan di SPBU Latu, Kecamatan Abiansemal, Badung, dilaporkan pingsan sekitar pukul 09.00 Wita setelah mengantre selama berjam-jam. Petugas kepolisian dan petugas SPBU memberikan pertolongan sebelum korban dibawa menggunakan ambulans ke Puskesmas Abiansemal 1.

    Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memanggil jajaran Pertamina Patra Niaga ke rumah jabatan Jaya Sabha, Denpasar, pada Senin (12/10/2026). Ia meminta penjelasan mengenai antrean panjang sekaligus mendesak perbaikan pasokan dan distribusi BBM. Koster juga mengimbau masyarakat agar tidak panik karena pembelian secara bersamaan dapat mempercepat habisnya stok di SPBU.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan bahwa salah satu kendala yang memengaruhi pasokan adalah keterlambatan bongkar muat kapal tanker. Proses yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 06.30 Wita baru dapat dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita karena kendala pemasangan jangkar kapal. Simon menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bali yang terdampak.

    Sebagai langkah penanganan, Pertamina menyatakan telah mendatangkan 19,2 juta liter Pertalite pada Selasa (13/10/2026). Pasokan tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan selama enam hingga tujuh hari, dengan konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2–3 juta liter per hari. Selain itu, sebanyak 3 juta liter Pertamax juga telah tiba dan tambahan pasokan kedua jenis BBM tersebut direncanakan disalurkan secara bertahap.

    Untuk mengurangi antrean, sebanyak 92 SPBU di Denpasar dan Badung disiapkan beroperasi selama 24 jam mulai Selasa malam. SPBU di Gianyar dan Tabanan juga direncanakan menerapkan operasional serupa dalam satu hingga dua hari berikutnya.

    Langkah penambahan pasokan dan perpanjangan jam operasional diharapkan dapat membantu memperlancar distribusi BBM, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta memulihkan aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di Bali.

  • Raline Shah Mundur dari Stafsus Menkomdigi, Pilih Fokus pada Karier dan Komitmen Profesional

    Raline Shah Mundur dari Stafsus Menkomdigi, Pilih Fokus pada Karier dan Komitmen Profesional

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Raline Shah resmi mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Keputusan tersebut berlaku efektif pada 13 Oktober 2026, setelah ia mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional, termasuk keberlanjutan kariernya di industri hiburan.

    Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa (13/10/2026) malam, Raline mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengabdi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan profesionalnya dan menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memasuki babak baru dalam karier.

    Raline juga menyampaikan terima kasih kepada Menkomdigi Meutya Hafid atas kepercayaan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas di kementerian. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, Raline lebih dikenal sebagai aktris dan model yang aktif di industri hiburan.

    Selama menjabat sejak Januari 2025, Raline berkontribusi dalam memperkuat kemitraan global serta mendorong edukasi dan literasi digital di Indonesia. Sejumlah inisiatif yang menjadi bagian dari kontribusinya berkaitan dengan keamanan digital dan perlindungan anak di ruang siber.

    Salah satu agenda penting yang berjalan selama masa tugasnya adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di lingkungan digital.

    Menanggapi pengunduran diri tersebut, Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas kontribusi Raline selama bertugas di Komdigi. Ia menghormati keputusan Raline untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya dan menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap agenda transformasi digital Indonesia.

    Meski tidak lagi menjabat sebagai staf khusus, Raline menyatakan akan tetap mendukung proses transisi tanggung jawab serta kegiatan kementerian yang masih berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memastikan keberlanjutan program-program yang sebelumnya menjadi bagian dari tugasnya.

    Pengunduran diri ini menandai berakhirnya masa tugas Raline di lingkungan Komdigi setelah sekitar satu tahun sembilan bulan. Ke depan, ia akan melanjutkan perjalanan profesionalnya dengan mempertimbangkan berbagai komitmen yang berkembang, termasuk kiprahnya di industri hiburan.

  • Banjir Bandang Terjang Padang, 672 Warga Mengungsi dan Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan

    Banjir Bandang Terjang Padang, 672 Warga Mengungsi dan Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, sejak Sabtu (10/10/2026) akibat hujan berintensitas tinggi. Bencana ini berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan, menyebabkan ratusan rumah terdampak serta 672 warga mengungsi. Pemerintah bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi, mendirikan posko, dan menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat pada Minggu (11/10/2026) pukul 03.34 WIB, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Enam kelurahan yang dilaporkan terdampak ialah Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, dan Gurun Laweh.

    Data sementara mencatat sekitar 225 kepala keluarga atau 498 jiwa terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 672 jiwa dilaporkan mengungsi di Kecamatan Kuranji. Para pengungsi tersebar di tiga lokasi, yakni tenda pengungsian Lapau Munggu dan rumah warga sebanyak 367 jiwa, Mushalla Ar Ridwan Kampung Tangah sebanyak 250 jiwa, serta Warung Jembatan Guo sebanyak 55 jiwa. Angka tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.

    Dari sisi kerusakan, sekitar 120 rumah dilaporkan terdampak banjir, dengan satu rumah mengalami rusak berat dan empat rumah rusak sedang. Akses jalan di sekitar PDAM daerah Guo, Kecamatan Kuranji, juga terputus sehingga menyulitkan mobilitas menuju wilayah terdampak. Selain itu, perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai Lapau Munggu menjadi salah satu rekomendasi penanganan untuk mengurangi risiko banjir.

    Dalam upaya penyelamatan, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 238 jiwa. Penanganan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, Dinas Sosial, relawan, serta masyarakat. Polda Sumatera Barat turut mengerahkan personel gabungan ke sejumlah titik, termasuk Perumahan Lumin Park, Kuranji, Goa, dan Sungai Lareh. Berdasarkan laporan kepolisian, warga di kawasan yang ditangani berhasil dievakuasi dengan selamat dan hingga laporan tersebut disampaikan belum ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga, posko pengungsian, posko kesehatan, serta posko SAR turut disiapkan. Polda Sumbar juga mengerahkan 250 personel untuk menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan warga selama mengungsi. Masyarakat diimbau tidak kembali ke rumah yang masih berisiko terendam dan tetap mengikuti arahan petugas guna mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.

    Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi juga terus dilakukan. Bank Nagari dan Bagian Umum Pemerintah Kota Padang menyalurkan 500 bungkus nasi, sementara BPBD Kota Padang mendistribusikan 100 selimut. Dinas Sosial Kota Padang turut memberikan 23 dus mi instan, 30 paket makanan anak, 30 paket perlengkapan keluarga (family kit), 16 paket pakaian anak, serta 30 unit atau lembar kasur. Bantuan disalurkan ke wilayah Koto Tangah dan Kuranji sesuai kebutuhan.

    Wali Kota Padang bersama Kapolda, Kapolres, Ketua DPRD Kota Padang, Sekretaris Daerah, BPBD, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah juga meninjau lokasi banjir di Perumahan Cluster Luminpark. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi wilayah terdampak sekaligus memastikan penanganan dan evakuasi berjalan sesuai kebutuhan.

    BNPB mendorong pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk mengoptimalkan penanganan darurat, memperbarui data dampak bencana, memenuhi kebutuhan warga di pengungsian, serta memastikan keselamatan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

  • Kabut Asap Karhutla Indonesia Bayangi F1 GP Singapura 2026, Penyelenggara Siapkan Antisipasi

    Kabut Asap Karhutla Indonesia Bayangi F1 GP Singapura 2026, Penyelenggara Siapkan Antisipasi

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Formula 1 (F1) Grand Prix Singapura 2026 pada 9–11 Oktober 2026. Selain suhu panas dan kelembapan tinggi yang menguras fisik pebalap, kondisi kualitas udara turut menjadi tantangan bagi penyelenggara, penonton, serta berbagai aktivitas di sekitar sirkuit.

    Dikutip dari Associated Press (AP), kabut asap juga menyelimuti Malaysia pada pekan sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kegiatan luar ruangan apabila kualitas udara terus memburuk. Polusi udara juga meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan.

    Penyelenggara Singapore GP bersama Dewan Pariwisata Singapura (STB) dan gugus tugas pemerintah terus memantau perkembangan kualitas udara selama rangkaian balapan. Hingga Jumat (9/10/2026), belum ada keputusan untuk mengubah jadwal balapan maupun kegiatan hiburan di sekitar sirkuit.

    Federasi Otomotif Internasional (FIA) menyatakan balapan tetap direncanakan berlangsung sesuai jadwal. Namun, kegiatan hiburan luar ruangan berpotensi dibatasi apabila kabut asap semakin memburuk dan berdampak pada kesehatan masyarakat maupun operasional acara.

    Sebagai langkah antisipasi, penyelenggara menyiapkan rencana darurat berupa penyampaian informasi kualitas udara kepada penonton, penyediaan bantuan medis, serta masker N95 apabila diperlukan. Jika kabut asap memengaruhi jarak pandang, kesehatan publik, atau kelancaran acara, otoritas terkait akan mengevaluasi situasi sebelum menentukan langkah lanjutan.

    Direktur Eksekutif Singapore GP Adam Firth mengatakan belum ada rencana untuk mengubah kegiatan hiburan di sekitar sirkuit. Pemantauan terhadap cuaca dan kualitas udara akan terus dilakukan, dengan informasi perubahan kegiatan disampaikan melalui saluran resmi jika diperlukan.

    Di luar persoalan kabut asap, potensi hujan pada Sabtu dan Minggu juga menjadi tantangan tersendiri. Lintasan jalan raya yang basah dapat meningkatkan tingkat kesulitan balapan, terutama setelah munculnya masalah perangkat lunak pada sejumlah mobil dalam balapan di Malaysia pekan sebelumnya.

    Sirkuit jalan raya Singapura dikenal menguras stamina pebalap akibat suhu dan kelembapan tinggi. Max Verstappen bahkan pernah mengibaratkan kondisi balapan di sana seperti berada di dalam sauna. Kini, potensi dampak karhutla menambah perhatian terhadap kondisi lingkungan selama salah satu agenda utama motorsport internasional tersebut.

    Hingga Jumat (9/10/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal balapan akibat kabut asap. Penyelenggara tetap memantau kondisi udara dan cuaca untuk memastikan langkah penanganan dapat dilakukan sesuai perkembangan situasi.

  • MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, Istana Pelajari Putusan, Jokowi Tegaskan Sudah Lulus S-1

    MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, Istana Pelajari Putusan, Jokowi Tegaskan Sudah Lulus S-1

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

    Meski demikian, MK menyatakan permohonan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

    Menanggapi putusan tersebut, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari putusan MK secara menyeluruh. Ia menilai pertimbangan hukum atau ratio decidendi dalam putusan perlu dipahami secara detail sebelum pemerintah memberikan tanggapan lebih lanjut. Bambang juga mengaku belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut.

    Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan Gibran telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S-1. Menurut Jokowi, seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S-1 tentunya telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya, termasuk jenjang yang dipersyaratkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

    Jokowi juga menyatakan menghormati putusan MK beserta seluruh pertimbangan hukumnya. Terkait adanya kemungkinan upaya lain terhadap posisi Gibran sebagai wapres, Jokowi meminta seluruh pihak mengikuti mekanisme demokrasi dan aturan konstitusi yang berlaku.

  • UU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru Batasi Kontrak hingga 4 Tahun, Ini Poin Penting bagi Pekerja

    UU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru Batasi Kontrak hingga 4 Tahun, Ini Poin Penting bagi Pekerja

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — DPR resmi mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10). Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hingga maksimal empat tahun.

    Skemanya, pekerja dapat menjalani kontrak awal paling lama dua tahun, kemudian diperpanjang dua kali dengan masing-masing maksimal satu tahun. Setelah melewati periode tersebut, perusahaan harus menentukan status pekerja. Jika masih dibutuhkan, pekerja dapat diangkat menjadi karyawan tetap. Sebaliknya, hubungan kerja dapat diakhiri melalui PHK apabila tidak lagi dibutuhkan.

    Selain aturan PKWT, UU baru yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini mengatur sejumlah perlindungan lain. Di antaranya kesetaraan dan nondiskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan serta pengembangan karier, perlindungan pencari kerja, hingga kepastian status dan hak peserta pemagangan.

    Pemagangan juga dibatasi maksimal enam bulan dan ditegaskan sebagai bagian dari pelatihan kerja. Peserta magang disebut berhak memperoleh uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tertentu, serta sertifikat pemagangan.

    UU ini turut memperkuat perlindungan bagi pekerja perempuan, penyandang disabilitas, pekerja rentan, serta melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan kerja. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, hingga sanksi bagi pelanggaran juga diperkuat.

    Di sisi lain, sejumlah serikat buruh dan pengamat ketenagakerjaan menyoroti proses pembahasan yang dinilai kurang melibatkan serikat pekerja serta belum tersedianya naskah final secara luas. Mereka juga mempertanyakan sejumlah ketentuan yang masih membutuhkan aturan turunan, termasuk soal hubungan kerja, pengupahan, dan pekerja sektor informal.

    UU Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta adanya aturan ketenagakerjaan tersendiri di luar ketentuan UU Cipta Kerja. Namun, implementasi sejumlah ketentuannya masih akan bergantung pada aturan pelaksana yang akan diterbitkan.

  • Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Naik di Ranking FIFA dan Masih Punya PR di Pertahanan

    Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Naik di Ranking FIFA dan Masih Punya PR di Pertahanan

    JAKARTA, OBSERFACT.ID — Timnas Indonesia sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 4-2 lewat adu penalti dalam laga final yang berakhir 2-2.

    Gelar tersebut turut membawa tambahan 9,45 poin FIFA, membuat Indonesia mengoleksi 1.166,50 poin dan naik dua posisi ke peringkat 116 dunia.

    Di balik pencapaian tersebut, mantan kapten Timnas Indonesia, Agung Setyabudi, menilai permainan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif.

    Kehadiran banyak pemain yang berkarier di Eropa dinilai membuat Indonesia lebih agresif dalam penguasaan bola, umpan terobosan, dan penyelesaian akhir.

    Namun, Agung juga menyoroti kelemahan di lini pertahanan, khususnya ketika menghadapi transisi dari menyerang ke bertahan.

    Celah tersebut terlihat saat menghadapi Thailand di final maupun Bangladesh. Menurutnya, aspek transisi dan konsentrasi bertahan masih perlu diperbaiki untuk menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.