MALANG, OBSERFACT.ID — Pemerintah Kota Malang melakukan pemutakhiran data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program di wilayah Kota Malang. Kegiatan yang berlangsung di Gazebo Balai Kota Malang, Kecamatan Klojen, pada 13 September 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari lima kecamatan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Malang, R. Dandung Julhardjanto, mengatakan MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang perlu mendapat dukungan bersama. “MBG merupakan program strategis pemerintah yang wajib hukumnya bagi kita untuk mendukung,” ujarnya dalam kegiatan tersebut.
Menurut Dandung, pelaksanaan MBG di Kota Malang sejauh ini dinilai telah berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelajar. Namun, pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan program agar pelaksanaannya dapat ditingkatkan. Ia juga meminta para koordinator SPPG menyampaikan kondisi di masing-masing wilayah sebagai bahan evaluasi.
“Ada sekitar 87 SPPG dan 79 sudah mengantongi sertifikat terkait sanitasi, yang lain masih sedang berproses untuk bisa memenuhi standar,” kata Dandung.
Sementara itu, berdasarkan pemaparan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, tercatat 79 SPPG telah beroperasi, sembilan SPPG akan beroperasi, dan tiga SPPG berhenti beroperasi. Dari sisi penerima manfaat, program MBG mencakup 164.753 siswa dan santri serta 17.519 penerima kategori 3B. Dengan demikian, total penerima manfaat tercatat mencapai 182.272 orang.
Pelaksanaan MBG juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di Kota Malang. Data pemerintah daerah mencatat sebanyak 4.163 tenaga kerja langsung terserap dan 523 pelaku UMKM terlibat dalam pelaksanaan program. Pada 2025, anggaran yang berputar di Kota Malang melalui 34 SPPG disebut mencapai sedikitnya Rp84,656 miliar atau sekitar 3,54 persen dari APBD Kota Malang 2025. Pada periode yang sama, program tersebut mencatat multiplier effect sebesar 3,23.
Selain pemaparan data, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyampaian kondisi dari masing-masing koordinator SPPG di lima kecamatan, yakni Blimbing, Klojen, Sukun, Kedungkandang, dan Lowokwaru. Sesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk menghimpun berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG di wilayah Kota Malang.
Pemutakhiran data tersebut menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan MBG di Kota Malang, termasuk terkait jumlah SPPG, penerima manfaat, pemenuhan standar sanitasi, serta keterlibatan tenaga kerja dan UMKM. Kegiatan berakhir pada pukul 17.30 WIB dan berlangsung dalam keadaan aman serta lancar.
Tinggalkan Balasan